Sumber: harianterbit.com

Presiden Jokowi berjanji akan menurunkan harga daging menjadi 70 ribu rupiah/kg. Janji itu ia sampaikan dalam pidatonya di depan 100 pimpinan perusahaan saat menjadi Pembicara Kunci (keynote speech) yang diselenggarakan oleh Grup Kompas di Jakarta, Kamis (26/11). Alasannya, pemerintah telah berhasil menekan berbagai macam biaya karena infrastruktur telah dibenahi.

Selain itu Presdien Jokowi mengungkapkan pemerintah telah memesan lima kapal dan baru satu kapal yang sudah siap untuk mengangkut khusus sapi dengan kapasitas 500 ekor.
“Dulu sekali angkut per sapi biayanya Rp 2 juta, setelah ada kapal biayanya Rp 300 ribu per ekor. Artinya cost-nya (biayanya) langsung jatuh,” kata Presiden.

Janji presiden tentu disambut gembira masyarakat, sekaligus dibarengi skeptisme, benarkah pemerintah mampu? Karena seperti sudah menjadi ‘rutinitas’ setiap jelang Ramadhan dan lebaran, harga daging sapi akan meroket. Bukan hanya harga daging sapi, tapi juga harga berbagai kebutuhan pokok seperti gula, telur, minyak goreng.

Usai pidato disampaikan, harga daging di pasar menjelang Ramadhan memang tidak langsung turun. Harganya masih berkutat di angka Rp 120 ribu/kg. Pidato itu juga menimbulkan kebingungan di tengah para pedagang; seperti apa sistem yang akan digunakan pemerintah untuk menekan harga daging hingga bisa menjadi Rp 70 ribu/kg? Pasalnya harga daging impor saja per kg Rp 75 ribu hingga 80 ribu, belum terkena pajak.

Persoalan harga pangan yang kerap ‘pindah harga’ (bukan lagi naik harga), seperti menjadi misteri yang tak pernah bisa terpecahkan, karena dibiarkan berlarut-larut. Masalah ini bukan semata sudah berada di luar hukum ekonomi supply and demand, tapi campuran keteledoran negara dalam menciptakan kedaulatan pangan, serta kelemahan negara dalam menghadapi kartel perdagangan yang sudah menggurita dan berurat berakar di tengah masyarakat.

Padahal dampak kenaikan harga jelas memukul masyarakat. Sebagai contoh, naiknya harga beras berdampak memperbesar jumlah warga miskin. Selain itu kenaikan harga-harga pangan juga mengancam ketahanan gizi banyak keluarga di tanah air.

Ironisnya, kenaikan harga pangan kerap tidak otomatis mengatrol kesejahteraan para petani. Naiknya harga cabai misalnya, justru tidak dinikmati para petani, tapi para tengkulak yang justru mencicipi kenaikan harga-harga itu.

Ya, keberadaan kartel pangan ini telah lama diakui oleh pengamat perdagangan dan pertanian. Contohnya dalam kasus kedelai impor. Ketua Dewan Kedelai Na­sio­nal Benny Kusbini mengung­kap­kan, kegiatan kartel pangan di Indonesia memang sengaja di­pelihara. Bahkan, kegiatan jari­ngan besar ini melibatkan oknum pemerintah yang mempunyai kewenangan soal pangan dan ekspor. Benny mengatakan, para kartel ini meraup untuk triliun rupiah dari kegiatan impor pa­ngan yang dilakukan pemerintah. Total im­por pangan Indonesia saat ini mencapai Rp 90 triliun. “Keuntungan mereka 15-30 persen dari total impor pangan Indonesia,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Dia mengatakan, 30 persen dari Rp 90 triliun itu sekitar Rp 27 tri­liun. Dengan keuntungan yang menggiurkan itu, para pelaku kar­tel akan terus berupaya meng­im­por komoditas pangan.

Dalam persoalan daging sapi barangkali publik masih ingat kasus permainan harga yang melibatkan seorang anggota dewan sekaligus petinggi parpol di tanah air. Itu adalah gambaran bahwa kartel memang menguasai perdagangan di Indonesia mulai dari proses impor hingga penjualannya di dalam negeri.

Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah menciptakan kedaulatan pangan; mengurangi impor komoditi pangan dan berusaha menciptakan swasembada pangan. Selama pemerintah masih senang memilih jalan pintas, dengan kebijakan impor, kemandirian pangan tak akan pernah terwujud. Dalam pandangan Islam hal ini menjadi haram karena terbukti menimbulkan bahaya/dharar bagi umat. Negara menjadi bergantung pada produk impor dan membuka celah pihak asing dan importir mempermainkan harga berbagai komoditi pangan. Padahal hukum asal dharar adalah haram. Nabi SAW. bersabda:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Tidak boleh ada madarat/bahaya dan tidak boleh ada yang membahayakan (HR Ibn Majah, Ahmad, ad-Daraquthni).

Kini, ketika harga-harga berbagai kebutuhan pokok terus meroket, kepada siapa rakyat mencari perlindungan? Naiknya harga kebutuhan pokok telah nyata memukul publik, khususnya kalangan ekonomi lemah. Hampir-hampir tak ada perlindungan untuk mereka. Bukankah operasi pasar hanya ditujukan bagi mereka yang punya uang? Lalu bagaimana nasib mereka yang benar-benar sudah kolaps. Hampir tak terpikirkan.

Masyarakat hari ini hidup nyaris tanpa perlindungan negara. Ketika mereka terus dibelit kesulitan dan kemiskinan, tak ada negara yang mengulurkan tangan memberi bantuan. Ironi dan tragis memang.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY