Foto: Istimewa

Negara Khilafah wajib menjamin kebutuhan seluruh rakyatnya. Jangan sampai ada sebagian rakyat yang ada dalam Negara Khilafah yang hidup dalam kondisi yang miskin, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara sebagian yang lain hidup dalam kondisi yang kaya raya, dengan harta yang sangat berlimpah, sebagaimana yang terjadi pada saat ini.

Allah SWT telah memerintahkan kepada Penguasa Islam untuk mengatur ekonomi negaranya agar seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhannya, bahkan seluruhnya dapat hidup dalam keadaan yang makmur makmur dan sejahtera. Allah SWT berfirman:

Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu (QS al-Hasyr: 7).

Bagaimana cara Khilafah menjamin agar harta kakayaan itu dapat terdistribusi secara adil di tengah-tengah manusia? Peran Negara Khilafah yang penting dalam mewujudkan hal itu adalah dengan menerapkan konsep kepemilikan dalam Islam yang membagi kepemilikan menjadi tiga jenis, yaitu:

  1. Kepemilikan individu, yaitu hukum syara’ yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu, yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkannya secara langsung atau mengambil kompensasi (iwadh) dari barang tersebut.
  2. Kepemilikan umum, yaitu ijin Asy-Syari’ kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Contohnya adalah: pertambangan, minyak bumi, gas, kehutanan dsb.
  3. Kepemilikan negara, yaitu harta yang tidak termasuk kategori milik umum melainkan milik individu, namun barang-barang tersebut terkait dengan hak kaum muslimin secara umum. Contohnya adalah: jizyah, kharaj, ghanimah, fa’i, ‘usyur

Individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, telah diatur mekanismenya dalam Islam. Peran negara adalah menjaga dan mengatur agar urutan pemenuhan kebutuhan hidup masing-masing individu dapat terpenuhi sesuai dengan aturan Islam. Urutan pemenuhan kebutuhan tersebut adalah:

  1. Islam menetapkan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok individu, yaitu terpenuhinya kebutuhan akan sandang, papan dan pangan kepada individu
  2. Islam telah mewajibkan setiap pria, yang baligh, berakal dan mampu untuk bekerja memenuhi kebutuhan dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya, seperti anak, isteri, ibu, bapak dan saudaranya.
  3. Jika individu tersebut tidak mampu dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka beban tersebut dibebankan kepada ahli waris dan kerabat dekatnya.
  4. Jika ini juga tidak ada, maka beban tersebut barulah berpindah ke pundak negara.

Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam bentuk pendidikan, kesehatan dan keamanan juga merupakan kebutuhan asasi dan harus ditempuh negara dengan mekanisme langsung,  artinya, negara memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan secara cuma-cuma atau semurah mungkin, serta menciptakan stabilitas dalam negeri demi terciptanya rasa aman warga negara. Ini berlaku bagi seluruh rakyat, baik Muslim maupun non-Muslim; baik kaya maupun miskin—mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama.

Dalam hal pengelolaan kepemilikan umum, Negara Khilafah juga akan menjaga dan mengelola harta milik umum. Dalam hal menjaga harta milik umum itu:

  1. Pertama, Negara Khilafah akan menetapkan harta tertentu sebagai milik umum.
  2. Kedua, harta milik umum itu tidak boleh dikuasakan, diserahkan atau diberikan kepada swasta.
  3. Ketiga, Negara Khilafah harus mengelolanya langsung mewakili rakyat dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk berbagai pelayanan.

Islam menetapkan tiga jenis harta sebagai milik umum. Pertama, adalah harta-harta yang menjadi fasilitas publlik, yang jika tidak ada maka masyarakat akan mengalami dharar dan persengketaan dalam mencarinya. Rasul saw bersabda:

“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Kedua, harta yang tabiat pembentukannya menghalanginya untuk dikuasai oleh individu. Misalnya, laut, sungai, danau, jalan umum, masjid dan sebagainya.  Ketiga, barang tambang yang jumlah depositnya besar.  Hal itu berdasarkan penuturan Abyadh bin Hamal:

“Ia datang kepada Rasulullah saw. Ia meminta (tambang) garam –Ibn al-Mutawakkil berkata “yang ada di Ma’rib”-. Maka Beliau memberikannya kepadanya. Ketika ia pergi, seseorang di majelis itu berkata: “apakah Anda tahun apa yang Anda berikan, melainkan Anda memberinya (sesuatu laksana) air yang terus mengalir”. Ibn al-Mutawakkil berkata: “maka Rasul menarik kembali darinya (Abyadh bin Hamal) (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, al-Baihaqi).

Dengan hukum-hukum ini, maka harta milik umum itu akan tetap menjadi milik seluruh rakyat secara hakiki, dimana seluruh rakyat bisa mendapatkan dan merasakan manfaat dari harta-harta milik umum itu.

Selain semua itu, sistem Islam akan menerapkan sistem moneter berbasis emas dan perak atau Dinar dan Dirham. Emas dan perak (Dinar dan Dirham) memiliki nilai intrinsik sehingga nilainya senantiasa terjaga. Negara dalam sistem ini tidak bebas mencetak uang. Akan tetapi negara boleh mencetak uang asalnya ada emas atau perak yang membackupnya secara penuh. Kekuatan mata uang berbasis emas dan perak ini bersandar pada nilai intrinsiknya, bukan pada kekuatan perekonomian negara. Sehingga, sistem mata uang ini justru bisa menjadi faktor untuk menguatkan perekonomian negara. Berbeda dengan sistem moneter saat ini yaitu sistem uang kertas fiat money yang tidak memiliki nilai intrinsik sebaliknya nilainya ada karena ditetapkan dengan undang-undang. Kekuatan nilainya bergantung pada kekuatan perekononomian negara. Negara juga bisa mencetak uang kapan saja dan berapa saja. Akibatnya, mata uang kertas fiat money ini terus menerus mengalami inflasi karena nilainya menurun akibat jumlahnya yang terus bertambah selain karena pencetakan juga karena sistem reserve banking, riba transaksi di sektor non riil dan transaksi derivatif. Maka mata uang kertas fiat money tidak bisa menjadi faktor untuk mengokohkan perekonomian, sebaliknya justru menjadi faktor ketidakstabilan perekonomian. []

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY