Foto: Istimewa

Ada dua hal yang patut disoroti dari citra sepak terjang Densus 88 selama ini; superbody dan anti-Islam. Citra yang pertama bisa dibaca dari rekam jejak Densus 88 yang tidak pernah diaudit, disupervisi dan ditindak serta diadili bila melakukan kesalahan prosedur. Hal ini jelas mengherankan, karena dalam sejarah pemerintahan Indonesia seharusnya tidak ada lembaga pemerintahan termasuk militer yang tidak bisa diaudit. Baik itu mereka menggunakan dana bantuan asing, apalagi uang rakyat!

Dengan tambahan anggaran sebesar 1,9 triliun rupiah, seharusnya Densus 88 wajib diaudit. Uang sebanyak itu digunakan untuk apa, benarkah peruntukkannya, dan apakah selama ini efektif dan dapat dipertanggungjawabkan? Apakah setiap peluru yang ditembakkan benar-benar diarahkan kepada pelaku yang terbukti melakukan terorisme, ataukah warga sipil yang tak berdosa.

Kesan superbody alias kebal hukum juga melekat pada Densus 88. Sepanjang berdirinya belum ada satupun personil Densus yang dikenai sanksi karena melakukan kesalahan prosedur. Padahal kritikan, gugatan dan kecaman pada aksi satuan tugas anti-teror ala koboy Amerika itu terus dilayangkan. Alasan terorisme adalah extraordinary crime menjadi tameng bagi Densus untuk beraksi ala koboy Paman Sam. Tembak dulu, bukti urusan belakangan.

Diduga kuat ada 121 warga sipil tak berdosa yang – setidaknya belum terbukti secara hukum – menjadi korban operasi Densus. Data-data itu memang tidak pernah terungkap ke permukaan karena selama ini sumber berita yang jadi rujukan kalangan pers hanya Humas Polri.

Insan pers yang semestinya kritis dan bersemangat melakukan investigasi justru tidak melakukan itu pada setiap operasi Densus 88. Hampir tidak ada wartawan yang menelusuri jejak korban, latar belakang keluarganya, mencari bukti apakah benar ia memiliki keterkaitan dengan jaringan teroris. Media massa yang katanya kritis justru seperti jangkrik terinjak saat memberitakan isu terorisme. Menelan bulat-bulat informasi dari kepolisian.

Atau media massa mainstream tidak pernah mengungkit-ungkit aksi Densus ‘menggerebeg’ taman kanak-kanak dengan gaya arogan menodongkan senjata kepada anak-anak TK yang ketakutan setengah mati.

Bagi jurnalis dan media massa besar, hal itu bukan berita, atau mungkin sah saja dilakukan Densus 88. Beda misalnya kalau sesama wartawan dipukul polisi, pesta kawinan artis yang dibuat serialnya di layar kaca.

Temuan di lapangan oleh sejumlah ormas Islam misalnya memperlihatkan banyak korban yang tak bersalah, tidak melakukan perlawanan, menjadi korban. Ada yang sedang shalat ditembak kepalanya hingga pecah, ada yang pulang dari mesjid sarungan, dll. Tapi semua korban tewas selalu diberitakan ‘melakukan perlawanan’, ‘bersenjata’, dan ‘tersangka’ atau ‘terduga teroris’.

Kasus terakhir, Siyono, kembali memperlihatkan arogansi dan superbody-nya Densus 88. Korban yang baru dinyatakan ‘terduga’ tewas mengenaskan karena dikabarkan kepolisian ‘mati kelelahan’ setelah ‘melakukan perlawanan’ kepada aparat Densus. Keterangan yang tak logis dan melecehkan kemampuan aparat sendiri. Bagaimana bisa orang yang sudah diborgol, ditutup kepalanya bisa melawan sekumpulan aparat terlatih dan bersenjata lengkap hingga ‘mati kelelahan’?

Istilah ‘terduga’ teroris sendiri adalah nomenklatur hukum, tidak ada pijakan hukumnya. KPK misalnya tidak pernah menangkap ‘terduga’ koruptor, atau polisi menangkap ‘terduga’ pencurian, karena memang tidak ada dalam tata hukum dan sistem peradilan di Indonesia istilah ‘terduga’. Seseorang dinyatakan sebagai tersangka setelah ada bukti permulaan.

Mirisnya, negara juga berdiam diri, bahkan cenderung membela aparat Densus 88. Menkopolhukam Luhut Pandjaitan malah mengajak masyarakat untuk tidak berprasangka buruk kepada Densus 88.

Sulit rasanya bagi kaum muslimin yang peka dengan persoalan ini untuk berprasangka baik pada Densus 88. Berulangkali tim anti teror ini melakukan operasi dengan arogan dan semena-mena. Operasi yang malah menjadi teror bagi masyarakat sipil, khususnya umat Islam. Karena dengan begitu siapapun bisa dijadikan ‘terduga’ teroris lalu diciduk, dan sah saja dimatikan.

Citra anti-Islam juga melekat pada Densus, karena dari seluruh korban adalah muslim, aktifis dakwah atau minimal pengurus mesjid. Siyono yang menjadi korban terakhir dikenal sebagai ustadz di kampungnya dan banyak menangkal aksi Kristenisasi.

Densus dan BNPT belum pernah memperkarakan, menangkap apalagi menembak mati ‘terduga’ teroris dari kalangan non-muslim. Kasus bom Alam Sutera adalah contoh telanjang, betapa pelaku dan aksinya tidak dikategorikan sebagai tindak terorisme hanya dengan alasan aksi dilakukan bukan dengan motif ideologi. Padahal pelaku jelas-jelas membom tempat umum dan menciptakan teror.

Tapi kalau itu dikatakan belum masuk level aksi terorisme, bagaimana dengan aksi militer Organisasi Papua Merdeka (OPM)? Mereka sudah menembak mati ratusan warga sipil dan aparat keamanan, termasuk menembak mati dari jarak dekat seorang kapolsek? Menyerukan separatisme? Lagi-lagi BNPT dan Densus tidak menempatkan OPM sebagai kelompok teroris.

Terakhir, BNPT dan Densus melakukan aksi adu domba di tengah masyarakat, khususnya umat Muslim. BNPT merekrut sejumlah kalangan pesantren, kyai dan ormas Islam untuk memerangi apa yang dinamakan radikalisme. Sementara istilah radikalisme itu ditafsirkan serampangan misalnya kepada kalangan yang memperjuangkan syariat Islam. akhirnya hubungan antar ormas Islam saat ini diwarnai kecurigaan dan ketegangan. Inilah konflik horisontal yang direkayasa BNPT dan Densus.

Dalam kasus Siyono misalnya jelas aparat antiteror mengadu domba antarwarga dengan melemparkan isu menolak otopsi yang disuarakan aparat desa, bahkan akan mengusir keluarga Siyono.

Kita patut bertanya, bagaimana bisa aksi anti-teror justru malah menciptakan teror. Teror fisik dan teror psikis bagi umat Muslim. Tidak salah bila kemudian banyak kalangan Muslim yang melabeli Densus 88 sebagai satuan anti Islam dan memerangi umat Muslim. [Iwan Januar]

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY