Foto: Istimewa

Bogoraya.com, Bogor – Tindakan Pemkab Bogor dalam hal ini Dinas Pertanian dan Kehutanan yang tidak mendaftarkan para petaninya untuk memiliki asuransi, disesalkan oleh Mulyadi Hendiawan, Direktur Pembiayaan Kementerian Pertanian. Pasalnya asuransi ini berfungsi untuk melindungi petani dari bencana fuso atau gagal panen, baik akibat bencana banjir, bencana kekeringan atau bencana alam lainnya. “Kami sudah mendorong Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) untuk memfasilitasi agar petani masuk asuransi, cuma karena tidak direspons dengan baik akhirnya kita alihkan ke daerah lainnya,” ujarnya kepada rekan media
Mulyadi menerangkan, saat ini jumlah lahan sawah yang sudah terasuransikan sudah mencapai 239.000 hektare dan per hektarenya petani hanya cukup membayar Rp 36.000 untuk sekali musim panen atau empat bulan sekali. “Dengan membayar Rp 36.000 ribu per hektare, petani tidak hanya dijamin bila masa tanam, tetapi juga dimulai masa tanam. Sepuluh hari masa tanam apabila terkena bencana, maka petani akan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 6 juta per hektarenya. Asuransi ini untuk meringankan beban petani apabila ia terkena bencana,” lanjut Mulyadi.

Terpisah Kepala Distanhut Kabupaten Bogor, Siti Nurianty mengatakan, tahun lalu kita mengajukan 3.000 hektare sawah, tetapi tidak disetujui oleh pihak asuransi. “Sawah petani yang kita ajukan kemarin tidak memenuhi persyaratan yaitu harus irigasi teknis. Padahal petani kita yang mengajukan rata-rata sawahnya adalah sawah tadah hujan yang beberapa waktu lalu terkena bencana puso. Sementara sawah yang memiliki irigasi teknis, tidak terlalu berminat mengasuransikan sawahnya karena kecil resiko gagal panennya. Namun tahun ini akan kita ajukan lagi,” sampainya. (RF)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY