Kawasan prostitusi ‘legendaris’ Kalijodo di kawasan Jakarta Utara akhirnya tergusur. Pemda DKI mengerahkan bukan saja Dinas Pekerjaan Umum tapi juga aparat keamanan termasuk TNI untuk menjaga ketertiban dan keamanan proses penggusuran kawasan tersebut.

Dengan tergusurnya Kalijodo maka lokalisasi besar di DKI mulai berkurang, setelah sebelumnya kawasan Kramat Tunggak telah disulap menjadi Islamic Centre di era Gubernur Sutiyoso.

Pemerintah pusat sendiri menargetkan seluruh wilayah di Tanah Air akan bebas prostitusi pada 2019. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan kepala Dinas Sosial kabupaten/kota dan provinsi telah diundang untuk membuat target dan hitungan teknis penanganan anak jalanan dan gelandangan pengemis yang ditargetkan bebas pada 2017 dan prostitusi 2019.

“Saat ini terdata masih ada 168 daerah yang memiliki lokalisasi prostitusi dan daerah paling tinggi potensi anak jalanan dan gelandangan pengemis,” ujar Khofifah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/2), seperti dilansir Antara.

Bisakah?

Produk Kapitalisme

Banyak kalangan sebetulnya merasa heran mengapa kawasan prostitusi seperti Kalijodo bisa bertahan puluhan tahun. Padahal berbagai penyakit sosial ada di sana; perjudian, minuman keras dan pelacuran. Andai tidak ada kejadian ‘Fortuner’ maut entah apakah Pemda DKI akan melakukan aksi penggusuran tersebut. Kecelakaan yang menewaskan sejumlah warga disebabkan pengemudi mabuk yang baru saja pulang dari kawasan Kalijodo.

Pemberantasan prostitusi memang bukan hal yang gampang. Sebelum membicarakan pemberantasannya maka terlebih dahulu harus dibahas penyebab lahirnya prostitusi. Tanpa melacak akar penyebabnya, maka sampai kapanpun prostitusi – apalagi lokalisasi – sungguh sulit untuk dimatikan.

Prostitusi dalam kehidupan masyarakat kapitalisme-liberalisme bukan sekedar dorongan seksual, tapi persoalan gaya hidup dan uang. Prostitusi adalah buah hedonisme masyarakat liberal.

Prostitusi sebagai gaya hidup bisa terlacak dari sebagian pelaku prostitusi tidak berlatar keluarga miskin, tapi mampu. Mulai dari anak sekolah, ibu rumah tangga hingga artis. Keterlibatan mereka karena ingin mendapatkan hidup yang lebih bergaya seperti memiliki ponsel mahal, parfum terkenal, atau kehidupan glamor lainnya.

Prostitusi juga mesin uang bagi sejumlah kalangan. Seperti pernah diungkap Menkes Nafsiah Mboi ada 6-8 juta pria di Indonesia yang rutin menggunakan jasa prostitusi. Jelas ini menjadi pangsa pasar yang amat menguntungkan. Bagi ideologi kapitalisme-liberalisme yang mendewakan ‘kepentingan pasar’ hal ini sejalan. Kondisi perekonomian yang menghimpit sebagian kalangan masyarakat, ditambah adanya ‘kebutuhan’ akan adanya prostitusi menjadikannya sebagai komoditi yang menguntungkan. Prostitusi pun akhirnya menjadi industri yang terorganisir yang dijalankan sejumlah kalangan.

Kalijodo sebagai contoh, hanyalah tempat hiburan malam kelas menengah ke bawah tapi sudah menjadi mesin uang yang ‘menjanjikan’. Dari lapak-lapak perjudian saja, bisa dihasilkan uang hingga 500 juta rupiah dalam semalam. Menurut Walikota Jakarta Utara perputaran uang di Kalijodo total bisa menembus angka 1 miliar rupiah perhari.

Prostitusi masih tumbuh subur di tanah air karena tidak ada penanganan serius, bahkan terkesan setengah hati. Sebagai contoh pemerintah DKI Jakarta baru berani menggusur kawasan prostitusi kelas teri macam Kalijodo, padahal masih ada tempat prostitusi dengan omset ratusan miliar seperti Mangga Dua dan Mangga Besar yang kerap dikunjungi kalangan atas.

Gubernur DKI Ahok secara implisit menyatakan keengganannya memberantas prostitusi di kawasan tersebut dengan alasan tarif disana mahal dan sehat. Soal Kalijodo ia sendiri menyatakan penggusuran dilakukan bukan karena alasan prostitusi, tapi karena pembuatan jalur hijau di daerah tersebut (lihat: http://news.detik.com/berita/3141144/ahok-di-kota-dan-mangga-besar-itu-ada-prostitusi-cuma-mahal).

Sampai di sini umat Islam bisa melihat bahwa tekad pemerintah untuk menciptakan Indonesia bebas prostitusi baru sebatas retorika dan bergantung pada kebijakan kepala daerah masing-masing.

Penggusuran lokalisasi mungkin meniadakan kawasan prostitusi meski menciptakan masalah baru. Para PSK melakukan eksodus ke tempat-tempat lain, termasuk lintas provinsi dan lintas pulau, dan hal ini sudah sering terjadi.

Selain itu publik harus melihat sekalipun kawasan lokalisasi seperti Kalijodo, Mangga Dua, Mangga Besar, Dolly, Saritem, digusur, tetapi prostitusi tetap hidup lewat media sosial, hotel-hotel, bahkan hingga di kampus dan sekolah. Itu terjadi karena akar prostitusinya tidak diberantas, yakni ideologi kapitalisme-liberalisme yang menciptakan motif hedonisme – gaya hidup dan kesenangan — juga uang.

Menghapuskan prostitusi hanya bisa dilakukan dengan menggusur dulu ideologi yang melatarbelakanginya, yakni kapitalisme-liberalisme, menggantinya dengan Islam dan syariatnya. Menggusur hedonisme dengan ketakwaan. Itulah akar persoalan sebenarnya dan solusinya.

Individu yang bertakwa akan menjaga dirinya dari berbagai perbuatan maksiat seperti perzinaan. Seorang perempuan yang bertakwa tidak akan merusak kehormatan dirinya sekalipun ia berada dalam keadaan miskin, karena ia takut akan azab Allah dan bersabar serta bertawakal terhadap rizki Allah SWT.

Sementara selain menegakkan hukum pidana untuk mengancam dan menghukum para pelaku perzinaan, negara dalam Islam juga harus menjamin kebutuhan hidup warganya. Karena selain mewajibkan individu dan keluarga, Allah SWT. juga menjadikan negara sebagai institusi yang berkewajiban menjamin kebutuhan masyarakat.

Solusi seperti ini yang tidak ditawarkan ideologi kapitalisme-liberalisme seperti yang berlaku di Indonesia. Rakyat bukan saja dibiarkan memenuhi kebutuhan hidup sendiri termasuk pendidikan dan kesehatan, tapi juga harus mensubsidi negara dengan pajak. Sementara itu negara juga berlepas tangan dalam urusan moral dan orientasi seksual warga. Jangankan melakukan perzinahan dan prostitusi, menjadi LGBT pun hak warga negara. Kalau sudah seperti ini target Indonesia bebas prostitusi kian jelas hanya retorika kosong.

1 COMMENT

  1. Sebelum bebas prostitusi.. bebas korupsi dulu lah… kabupaten bogor terutama…masi ruwet urus perijinan kalo ga pake duit.. bilangnya aja yg gratis.. prakteknya mah duit yg bicara…

LEAVE A REPLY