Bogoraya.com, Bogor – Terkait kisruh yang terjadi di PDAM Kota Bogor, akhirnya Ketua DPRD Kota Bogor, Untung Maryono buka suara. Ia menilai bahwa Bima Arya kurang berani mengambil keputusan dan terlalu berbelit-belit. “Pemecatan Dirut PDAM itu seharusnya tidak berbelit-belit seperti ini, Walikota kan bisa mempergunakan hak prerogatifnya,” sampainya kepada media online melalui pesan singkat.

Ia menegaskan kembali, bahwa ada prosedur yang memang tidak harus serumit ini. “Hak Prerogatif adalah hak khusus atau istimewa yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seorang atau sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang ber­laku,” lanjutnya.

Ketika disinggung mengenai kewajiban DPRD Kota Bogor memberikan surat pertimbangan kepada Walikota Bogor, Untung mengatakan bahwa Komisi B DPRD Kota Bogor yang mengatasi bidang Perekonomian dan Keuangan telah menyelesaikan surat pertimbangan tersebut. Surat tersebut, katanya, tinggal ditandatangani olehnya selaku Ketua DPRD Kota Bogor dan kemudian diserahkan kepada Walikota Bogor. “Sudah diadakan rapat oleh teman-teman di Komisi B terkait dengan surat pertimbangan yang diminta oleh Walikota Bogor, suratnya sudah ada. Tetapi saya kan masih ada pekerjaan di Lombok dan tidak bisa menan­datangani itu,” tandasnya. (RF)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY