BOGORAYA - Bawaslu Gelar Forum di Bogor, UU Pemilu Harus Direvisi
BOGORAYA - Bawaslu Gelar Forum di Bogor, UU Pemilu Harus Direvisi

Bogoraya.com, Bogor – Bertempat di The 101 Hotel Suryakencana, Bogor, telah berlangsung Forum Group Discussion (FGD) mengenai ‘Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu’, yang digelar oleh Bawaslu RI. Menghadirkan narasumber seperti Bareskrim Mabes Polri, Jampidum Kejaksaan Agung RI, Komisi II DPR RI, DKPP RI dan tokoh nasional, Prof. Ramlan Subakti, Prof. Jimly Ashidiqqie, serta Prof. Topo Santoso dan sejumlah pegiat Pemilu.

Dalam pembahasannya, para narasumber memandang perlu adanya revisi UU mengenai Pemilu. “Bawaslu perlu mendapatkan banyak masukan dari stakeholders pemangku kebijakan. Sebab, dalam penegakan tindak pidana pemilu, Bawaslu seringkali terbentur dengan institusi lainnya yakni kepolisian dan kejaksaan,” ujar Neslon Simanjuntak, Pimpinan Bawaslu RI saat press conference tadi siang (16/2).

Prof. Dr. Muhammad, S.IP.MSI, Ketua Bawaslu RI, menambahkan, pihaknya akan mengajukan ke DPR mengenai rancangan rencananya. “Ada dua format nanti yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apakah nantinya tindakan pidana pemilu diserahkan kepada pihak kepolisian sepenuhnya, atau kalau publik masih mempercayakan Bawaslu, jadi kepolisian dan kejaksaan harus bergabung dengan Bawaslu, seperti KPK,” ujarnya.

Ia pun menambahkan dengan bergabungnya kepolisian dan kejaksaan, bisa mempercepat nanti kasus dalam tindak pemilu. “Kan kalau modelnya seperti sekarang, kepolisian dan kejaksaan hanya sebagai tugas tambahan, jadi membatasi waktu penanganan pidana pemilu. Jadi banyak yang tidak bisa ditindaklanjuti dengan efektif,” tandasnya.

Forum ini pun digelar sekaligus persiapan pemilihan kepala daerah yang jatuh pada tanggal 15 Februari 2017 nanti. (RA)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY