bogoraya - Bingung, Tempat Ibadah Harus Berbadan Hukum
bogoraya - Bingung, Tempat Ibadah Harus Berbadan Hukum

bogoraya.com, Bogor – Nantinya tempat peribadatan harus berbadan hukum. Hal ini tertuang diperaturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 2006, yang mengatur keberadaan tempat ibadah harus berbadan hukum apabila ingin mendapatkan bantuan, sehingga membuat anggaran bantuan untuk mushola ataupun masjid, di wilayah Pemkab Bogor saat ini menjadi tidak terserap. Tentunya hal ini dikeluhkan oleh para pemuka agama, karena mayoritas sarana ibadah tidak berbadan hukum. Bupati Bogor Nurhayanti pun akan meminta pemerintah pusat untuk mencari jalan keluar agar Pemerintah Daerah bisa menyalurkan bantuan kepada rumah ibadah-ibadah. “Kami sudah teriak keras pada Pemerintah pusat, akan keberatan atas peraturan ini. Dan menerangkan bahwa pemberian bantuan tempat ibadah, adalah merupakan alat komunikasi pemimpin kepada masyarakatnya,” ujarnya tadi siang (4/2) pada salah satu media Bogor.

Ia juga mengharapkan adanya solusi terhadap permasalahan bantuan ini. Perlu waktu untuk mensosialisasikan peraturan tersebut, agar masyarakat mengerti dan tahu akan aturan yang baru. “Sosialisasi ini perlu agar masyarakat tidak kecewa dan apriori terhadap Pemda. Sebab tidak terserapnya anggaran, dikarenakan adanya aturan ini,” harapnya.
Ia pun menjelaskan, Pemda sudah mencari solusi dengan melibatkan forum notaris, agar tempat ibadah segera berbadan hukum Republik Indonesia. “Persyaratan berbadan hukum ini berat, tetapi kita harus kerja keras agar ratusan tempat ibadah ini bersertifikat, serta berbadan hukum agar bisa mendapatkan dana bantuan sarana ibadah,” tandasnya.

Terpisah, Ade, Ketua MUI Kabupaten Bogor meminta kepada seluruh pemuka agama, untuk membantu pihak Pemerintah dengan mensosialisasikan peraturan tersebut. Selain itu, untuk membantu sarana ibadah yang ada saat ini, agar segera bersertifikat dan berbadan hukum. “Kami ambil positifnya saja, bahwa dengan bersertifikat dan berbadan hukum, hidup kita akan lebih tertib. Dan saat ini dari ratusan mushola dan masjid, yang sebelumnya tidak bersertifikat dan berbadan hukum, sudah ada 12 yang sudah memiliki sertifikat dan berbadan hukum,” singkatnya.(RF)

Foto : Istimewa

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY