bogoraya - umr naik
bogoraya - umr naik

bogoraya.com, Bogor – Imbas kenaikan UMK Kabupaten Bogor 2016, rupanya memaksa 23 perusahaan garmen mengajukan penangguhan penggajian pegawai. Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bogor, Yous Sudrajat menjelaskan, dari 23 perusahaan itu, hanya empat yang mengajukan penangguhan ke Pemkab Bogor, sementara 19 lainnya langsung mengajukan penangguhan ke Pemprov Jabar. “Penangguhan ke pemprov sah-sah saja. Kan memutuskan besaran UMK memang provinsi. Tapi, ya seharusnya memang pemberitahuan dulu ke kita,” ujarnya.

Menurutnya, yang mengajukan penangguhan semuanya pengusaha garmen dan karya. “Karena sektor ini yang paling terdampak krisis global,” lanjutnya. Pasalnya, garmen yang kerap menerima pesanan ekspor, menjadi tak memiliki pekerjaan sejak anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Imbasnya, harga bahan baku ikut melonjak namun tidak ada pembeli. “Sebetulnya, UMK sudah sangat terjangkau di angka Rp 2,960 juta. Sementara garmen lebih rendah malah di angka Rp 2,655 juta. Tapi rupanya, masih ada yang belum sang gup membayar sesuai UMK,” tandasnya.

Dinsos pun mengirim tim untuk verifikasi kondisi keuangan setiap perusahaan yang mengajukan pembayaran lebih rendah. “Mereka pun memiliki syarat mutlak. Yakni, kalau sudah mengajukan penangguhan pada tahun 2015, tahun ini tidak boleh lagi mengajukan,” katanya. Yous pun menyampaikan, respon tersebut positif karena penetapan UMK tidak menuai protes baik dari pengusaha dan buruh.

Hal itu karena nilai UMK rekomendasi Pemkab Bogor tidak jauh berbeda dengan hasil keputusan gubernur. “Pemkab sebelumnya mengajukan UMK Rp 2,975 juta dan diputuskan gubernur menjadi Rp 2,960 juta. Karena kami menghitungnya benar dan survei yang sesuai kebutuhan, makanya tidak ada penolakan atau komplain,” tutupnya. (RF)

Foto : Istimewa

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY