bogoraya - pemkab protes

bogoraya.com, Bogor – Perihal menurunnya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pemkab Bogor, yang semula Rp 200 miliar menjadi Rp 54 miliar, bukan tanpa sebab. Anggota DPRD Provinsi Jabar, Asep Wahyu Wijaya, menuturkan kekecewaanya terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor yang lemah dalam penyerapan anggaran bantuan keuangan Pemprov Jabar. “Menurunnya bantuan ini, disebabkan bantuan pada tahun 2015 lalu banyak yang tidak terserap dan mengakibatkan sisa lebih perencanaan anggaran (silpa),” tegasnya.

Asep pun menambahkan, ia bersama delapan anggota DPRD asal daerah pemilihan Kabupaten Bogor telah berjuang meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat, agar banprov untuk Pemkab Bogor ditambah minimal sama dengan Kota Bogor sebesar Rp 75 miliar. “Kami sudah meminta kepada Bappeda provinsi agar tak ada pengurangan bantuan untuk Kabupaten Bogor, tapi mereka bersikeras tidak mau, dengan alasan bantuan 2015 saja banyak yang tidak digunakan,” tambahnya.

Sontak, hal ini mendapat sorotan dari DPRD Bumi Tegar Beriman ini. Wakil rakyat tersebut mengaku kecewa dan kesal terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pasalnya, turunnya besar bantuan keuangan ini tidak hanya menggagalkan program kerja eksekutif, tetapi juga program kerja DPRD Kabupaten Bogor. “Tahun lalu kita dijanjikan dana aspirasi dan masyarakat juga siap sedia membuat proposal, namun pagu anggaran untuk DPRD ini tidak ada. Kalau begini sia-sia semua kerja DPRD dan masyarakat yang siang malam menyerap aspirasi masyarakat,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Saptariyani Karyawan Fathurrakhman, saat dihubungi oleh wartawan Bogor.

Terpisah, Kepala Bappeda Saripah Sofiah mengaku, pihaknya juga ingin mempertanyakan hal tersebut ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Kami juga ingin menanyakan, kenapa bantuan keuangan untuk bumi tegar beriman sangat jauh berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, padahal kami memerlukan pendanaan untuk pembangunan bagi 5,4 juta penduduk. Untuk anggaran bantuan keuangan Provinsi Jabar  pada tahun 2015 sendiri sudah terealisasi fisiknya sebesar 89 persen,” ujar Saripah.

Ia melanjutkan, Pemkab Bogor belum menerima rincian kegiatan untuk bantuan keuangan sebesar Rp54 miliar, karena secara formal DIPA nya belum diserahkan oleh Pemprov Jabar. “Untuk perencanaan yang gagal direalisasikan tahun ini akan kami perjuangkan kembali  pada tahun 2017 mendatang. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kami ke masyarakat,” tutupnya. (RF)

Foto : Istimewa

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY